PPKM Darurat di Jakarta Seperti Hari Libur, Deddy Sitorus: Pak Anies Jangan Sembunyi
“Jakarta sudah kolaps, beberapa hari ini banyak sekali orang yang kita kenal bertumbangan. Kematian terasa begitu nyata dan dekat. Tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparaturnya terkesan menghilang,” ungkap Deddy.
Deddy berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan instansi terkait di Jakarta segera muncul ke publik, melakukan sesuatu untuk memastikan PPKM Darurat berjalan dengan baik.
“Jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Jakarta sekarang menjadi kota paling berbahaya di dunia. Apa Gubernur-nya tidak malu? Kita jadi bulan-bulanan media asing, persis seperti dulu kejadian di India. Pak Anies, turunlah, Anda punya pasukan hingga ke-RT, waktunya untuk Anda menata sistem dan bukan sekadar menata kata,” lanjut Deddy.
Lebih jauh, Deddy mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak boleh terus menerus berlindung di bawah pemerintah pusat. Dia menegaskan, DKI Jakarta punya anggaran, punya aparat, dan punya kewenangan.
Maka dari itu, Deddy meminta Anies bekerja efektif dan meningkatkan kesadaran warga sebelum lebih banyak korban meninggal dunia akibat pengendalian pandemi Covid-19 di Jakarta yang tidak jelas.
“Kesuksesan PPKM ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat,” pungkas Deddy. (dil/jpnn)
Deddy berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan instansi terkait di Jakarta segera muncul ke publik, melakukan sesuatu untuk memastikan PPKM Darurat berjalan dengan baik
Redaktur & Reporter : Adil
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto
- Deddy Sitorus Ungkap Anomali dari Banyaknya Spanduk yang Serang PDIP
- Endus Potensi Serangan Menjelang Kongres V, PDIP Siaga Satu
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi
- Soal Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Sikap PDIP Begini, Sebut Parpol yang Ambil Jalan Pintas
- Tolak Usul PDIP soal Polri, Wasekjen NU: Itu Kemunduran dan Langgar Konstitusi