PPKM Darurat Dibutuhkan, Kondisi Ekonomi Masyarakat juga Harus Diperhatikan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti masih tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.

Untuk menekan hal tersebut, Sahroni menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih sangat dibutuhkan.

Meski demikian, dia menilai pemerintah penting memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.

"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan COVID-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," ujar Sahroni di Jakarta, Rabu (14/7).

Hal itu dikatakannya terkait rencana pemerintah yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga enam pekan.

Menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.

Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.

“Kami melihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ucapnya.