JPNN.com 
PPKM Darurat Dibutuhkan, Kondisi Ekonomi Masyarakat juga Harus Diperhatikan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti masih tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.
Untuk menekan hal tersebut, Sahroni menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih sangat dibutuhkan.
Meski demikian, dia menilai pemerintah penting memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.
"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan COVID-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," ujar Sahroni di Jakarta, Rabu (14/7).
Hal itu dikatakannya terkait rencana pemerintah yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga enam pekan.
Menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.
“Kami melihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ucapnya.
Syahroni menyebut PPKM Darurat dibutuhkan, namun di sisi lain kondisi ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan.
- Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Eva Singgung Soal Pendekatan Budaya Hukum
- Benny K Harman Usir Wamenkum HAM Eddy Hiariej dari Raker di Senayan
- Komisi III Soroti Polemik Impor Beras, Minta Aparat Hukum Segera Bertindak
- Korban Kanjuruhan Tewas Karena Kekurangan Oksigen? Kapolri Diminta Tindak Irjen Dedi
- Anggota DPR Dorong Kemenkumham Perbaiki Layanan Imigrasi
- Nasir Berharap Keadilan Bagi Polisi yang Halangi Kasus Brigadir J Karena Hal ini
