PPKM Darurat Diperpajang, Begini Respons DPP PPNI Jajat Sudrajat

PPKM Darurat Diperpajang, Begini Respons DPP PPNI Jajat Sudrajat
Djajat Sudrajat. Foto: for JPNN.com

Bagi Pandu, lebih baik pemerintah tetap fokus memperpanjang PPKM Darurat demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Pandu mendesak pemerintah segera melakukan pengetatan. Dia menyebut PPKM Darurat yang saat ini hanyalah respons atas apa yang sudah terjadi. Bukan bentuk antisipasi.

Seharusnya, kata Pandu, respons tersebut dilakukan pada awal Juni.

“Tetapi kita selalu terlambat. Sekarang kondisinya darurat dan kalang kabut semuanya," ujar Pandu.

Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021, menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dokter Widyastuti, bukan strategi ideal. Namun, bukan berarti tidak efektif.

Kelemahannya adalah kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WfH) 100% untuk pekerja non-esensial. Kebijakan ini berpotensi multitafsir.

Beberapa perkantoran tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Kondisi ini menurutnya berpotensi mengurangi harapan menurunkan jumlah kasus. Potensis lonjakan kasus telah terprediksi sebelumnya.

"Jakarta tidak sedang biasa-biasa saja. Saat ini angka kasus aktif hariannya menjadi 91 ribu lebih yang membutuhkan pertolongan medis," ucapnya.

Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jajat Sudrajat merespos keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News