PPKM Darurat Diperpanjang, Pakar Soroti Sejumlah Tindakan Petugas yang Tak Berperikemanusiaan
Penegakan hukum yang semacam itu, kata dia, sangat memberatkan masyarakat yang kondisinya sudah memprihatinkan.
Kedua, dirinya setuju bila ada bantuan terhadap warga yang terdampak langsung PPKM Darurat. Sebab, warga tersebut kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih di masa pandemi.
"Dampak ekonomi dari PPKM Darurat sangat terasa sehingga Bansos perlu diperbesar nilainya, jangan hanya Rp300 ribu satu bulan," tambah dia.
Jumlah itu pun dinilai sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan minimal masyarakat.
Selain itu, masih ada pejabat negara yang melanggar PPKM. Dia mencontohkan, oknum Dishub yang viral sedang duduk-duduk di warung kopi.
"Pemberhentian terhadap mereka sudah tepat, semoga tidak ada pejabat yang melalukan hal serupa," tutur Suparji.
Suparji berharap para pejabat harus bernarasi dengan baik dan ungkapan yang tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat harus dicegah.
"Perlu perkuat jalinan solidaritas yang nyata seluruh komponen bangsa," pungkas Suparji Ahmad.(cr3/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi perpanjangan PPKM Darurat
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama
- Akademisi UI Terbitkan Buku Evaluasi Efektivitas PPKM dalam Penanganan Pandemi Covid-19
- Upah Nakes dan Dokter Satgas Covid Diduga Ditilap, Jokowi Diminta Turun Tangan
- Satgas Covid-19 RSUD Achmad Mochtar Adukan Dugaan Korupsi kepada Presiden
- SE Protokol Kesehatan Terbaru Terbit, Lestari Moerdijat Sampaikan Hal Penting Ini
- 6,5 Juta Orang di Indonesia Sembuh dari Covid-19
- PPKM Dicabut, Jadi Momentum Kebangkitan Industri Wisata di Indonesia