PPKM Level 4, Pemprov DKI Larang Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang kegiatan keagamaan berjemaah di tempat beribadat umum selama PPKM Level 4.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 yang berlaku selama lima hari pada 21-25 Juli 2021.
"Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, wihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," bunyi peraturan tersebut.
Selain itu, pusat perbelanjaan atau perdagangan, seperti mal juga ditutup sementara. Kecuali, akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan, dengan memperhatikan ketentuan pada sektor kritikal.
Selanjutnya, supermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari jam operasionalnya dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
"Pasar tradisional: jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional," bunyi peraturan tersebut.
Kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan, dilakukan secara daring. (cr1/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang tempat ibadah melaksanakan kegiatan keagamaan berjemaah selama PPKM Level 4, Simak selengkapnya.
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi
- Trump Bikin Gebrakan Hari Pertama, Langsung Teken Keppres agar AS Keluar dari WHO
- Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Pergub ASN Boleh Poligami
- Kasus Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Ada yang Anak-anak
- Tarif Air Bersih PAM Jaya Bakal Naik pada 2025
- Menyambut Natal 2024, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Pasar Kreatif di 15 Lokasi
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi