PPLI Akan Mengajukan Uji Materi UU PT ke Mahkamah Konstitusi
jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) berencana akan mengajukan uji materi terhadap UU tentang Perseroan Terbuka (UU PT) dan sejumlah undang-undang lainnya ke Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materi tersebut dalam upaya untuk mempertegas makna dan kedudukan hukum likuidator di Indonesia.
"Akhir tahun ini, PPLI akan mengajukan uji materi di MK terhadap UU PT dan UU lainnya terkait dalam upaya memaknai likuidator itu seperti apa,” kata Presiden Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), M Achsin dalam sambutannya pada acara Inaugurasi Likuidator Indonesia di Jakarta, Selasa (17/10).
Menurut M Achsin, dalam uji materi nantinya, PPLI juga perlu memberikan tafsir terhadap posisi dan kedudukan hukum likuidator di Indonesia. Ia berharap legalitas likuidator dapat semakin kuat di masa mendatang.
Pada kesempatan itu, M Achsin mendorong untuk mendorong pembentukan likuidaator di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk diketahui, untuk membentuk kordinator wilayah di suatu daerah membenthkan minimal 15 anggota PPLI.
Menurutnya, likuidator di negara lain memiliki keuatan yan lebih besar dibanding kurator. Pasalnya, kendali utama berada di tangan likuidator.
Ketua Dewan Sertifikasi PPLI, Nasrullah Nawawi juga menambahkan ada kebutuhan dari semua pihak untuk mengetahui pentingnya likuidator.
Nasrullah berpesan kepada seluruh anggota PPLI untuk menjaga nama baik profesi likuidator.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina PPLI Jimly Asshiddiqie mengambil sumpah kepada para anggota PPLI.
Akhir tahun ini, Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) akan mengajukan uji materi terhadap UU tentang Perseroan Terbuka dan sejumlah UU terkait
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- MK Kabulkan Permohonan JR terkait Sanksi Pidana Bagi Pejabat Daerah, TNI, dan Polri
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan