PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Jubir PD: Prabowo Berpihak pada Rakyat Kecil
jpnn.com - Juru Bicara Partai Demokrat (Jubir PD) Irwan Fecho mendukung sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen, dari 11 menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025.
AHY sebelumnya mengapresiasi keputusan Prabowo yang hanya memberlakukan kenaikan tarif PPN 12 persen terhadap barang dan jasa mewah. Dia juga menegaskan Partai Demokrat berkomitmen mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran.
Terkait hal itu, Irwan menyatakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hanya diberlakukan terhadap barang dan jasa mewah merupakan bentuk konsistensi keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil dan menengah.
"Hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja adalah bentuk konsistensi keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat kecil dan menengah," kata Irwan dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024).
Irwan mendorong pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pascapenerapan kebijakan kenaikan PPN ini.
"Kami juga mendorong pemerintah pascakenaikan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (baik) infrastruktur, listrik, air bersih, dan lain-lain," tuturnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu menyebut keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen diambil setelah berkoordinasi dengan DPR RI.
Dia meyakini kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah akan meningkatkan program sosial, baik berupa pelayanan publik hingga bantuan langsung tunai, kepada rakyat yang sangat membutuhkan saat ini.
Jubir Partai Demokrat Irwan Fecho menilai kebijakan PPN 12 persen untuk barang mewah bukti konsistensi keberpihakan Presiden Prabowo Subianto pada rakyat kecil.
- Ini Biang Kerok Kenaikan Harga MinyaKita
- Sebut PMK PPN Membingungkan, Misbakhun Sarankan agar Dirjen Pajak Tinggalkan Jabatan
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Gus Yahya Ingin PBNU Berkontribusi dalam Program Makan Siang Bergizi Gratis
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Penyebab Pemerintah Batal Beri Insentif ke 3 Komoditas