PPP Anggap Pernyataan Menko Polhukam Ancam Pariwisata Bali

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Fernita Darwis mengingatkan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, akan tugas-tugas pokoknya menciptakan situasi politik, hukum dan keamanan yang kondusif.
Jika Menko Polhukam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, maka ke depan dia tidak perlu khawatir memikirkan Munas Partai Golkar di Bali akan mengganggu sektor pariwisata di Bali atau tidak.
"Tugas pokok Menko Polhukam adalah menciptakan suasana politik, hukum dan keamanan yang kondusif. Alasan bahwa kehadiran kader Golkar di Bali sebagai potensi konflik sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional dan akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan “travel warning” bagi wargnya yang akan berlibur di Bali, tidak masuk akal. Kalau dia laksanakan tugasnya dengan benar, maka dia tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Kekhawatiran Menko Polhukam dengan ara membesar-besarkan Munas Golkar bisa berpotensi rusuhm, menurut Fernita, justru membuat para wisatawan khawatir untuk berkunjung ke Bali dan sekaligus menunjukkan ketidakmampuannya menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan di Indonesia.
“Dia berkewajiban untuk menjaga situasi politik hukum dan keamanan yang stabil sepanjang waktu di seluruh Indonesia. Kalau dia meminta penyelenggaraan Munas Golkar diundur Januari 2015 di Jakarta, memangnya dia bisa jamin keamanan dan sebagainya?," tanya dia.
Kalau dia bisa menjamin itu lanjut Fernita, kenapa tidak bisa menjamin pada bulan Desember di Bali? "Aneh sekali hal ini, ada apa? Kalau dia jalankan tugasnya dengan benar, jangankan pariwisata di Bali, mau berkunjung ke polosok terpencil Indonesia pun wisatawan bisa merasakan keamanan yang terjamin," pungkasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Fernita Darwis mengingatkan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, akan tugas-tugas pokoknya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prof Deby Vinski Pimpin Kongres Kedokteran Regeneratif di Eropa
- Alasan One Way Nasional Belum Dicabut Meski 80 Persen Pemudik Sudah Tiba di Jakarta
- Kasus Penyunatan Uang Kompensasi Sopir Angkot di Bogor Masuk Proses Hukum
- Demi Jemput Asisten Pribadi, Prabowo Diam-Diam ke Bengkulu
- Ahmad Luthfi Optimistis Jateng Mampu Memenuhi Target Produksi 11,8 Juta Ton Padi
- Pererat Silaturahmi dengan Stakeholder, SIG Salurkan Bantuan di 6 Provinsi