PPP Bela Pemerintah Soal Penundaan DPT

jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membela pemerintah terkait penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2014. Partai anggota koalisi pemerintah alias setgab itu menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh terkait pendataan pemilih.

"UU memberikan mandat penuh kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran data. Jadi data dari pemerintah ini sebagai penunjang saja," kata Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10). 

Data DP4 dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian luar negeri memang tidak sempurna. Karena itulah KPU diberi kewajiban memutakhirkan data tersebut.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR itu, KPU seharusnya secara serius dan tidak terburu-buru melakukan pemutakhiran data pemilih. Pasalnya, daftar pemilih adalah salah satu bagian pemilu yang paling rawan dimanfaatkan untuk kecurangan. 

Karenanya, ia menilai penundaan penetapan DPT sudah tepat. Untuk itu KPU diminta memanfaatkan dengan baik waktu dua minggu ke depan untuk menyusun daftar pemilih yang menjamin seluruh warga negara mendapatkan hak pilihnya.Yani juga berharap kisruh akibat DPT pada pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi di 2014.

"Kalau DPT belum clear bisa menjadi kecurangan berikutnya," pungkasnya. (dil/jpnn)