PPP Desak Pengaturan Media Untuk Politik
Rabu, 09 November 2011 – 15:15 WIB
Menurut dia, menyongsong pemilu 2014 dan seterusnya yang semakin memungkinkan peran penting media, uuntuk menertibkan perlu diatur beberapa hal. Yakni, jelas dia, maksimum banyaknya dan durasi iklan partai di berbagai media, di luar dan di dalam masa kampanye.
Kemudian, mekanisme pelaporan partai kepada KPU atau Bawaslu tentang biaya iklan yang dibuktikan dengan log proof tayangan di tv, radio, atau jenis media lainnya. Lalu, mekanisme pengawasan dan audit oleh Bawaslu atau KPU terhadap pelaporan yang dilakukan parpol.(boy/jpnn)
JAKARTA--Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy mengatakan, perlu diatur penggunaan media untuk kepentingan partai di dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan