PPP Dukung Penertiban PKL Asal Manusiawi

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta menegaskan dukungannya terhadap usaha Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang. Hal ini diungkapkan dalam surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kami mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum di DKI Jakarta," ucap Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

Penegasan ini disampaikan Fraksi PPP untuk membantah tudingan dari Wakil Gubernur Basuki T Purnama yang menyebut oknum anggota DPRD DKI membekingi para pedagang untuk melawan usaha penertiban. Wagub yang biasa disapa Ahok itu juga menyebut Wakil Ketua DPRD DKI asal Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung tidak tahu aturan karena tidak setuju dengan rencana penertiban dan relokasi PKL.

Matnoor menegaskan, tuduhan Ahok tidak benar dan tidak berdasar. Menurutnya, Fraksi PPP hanya meminta agar upaya penertiban dilakukan lewat cara-cara persuasif dan manusiawi.

Selain itu, PPP juga meminta pemerintah provinsi tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban. Pasalnya, bukan hanya PKL saja yang melanggar ketentuan milik Pemprov DKI.

"Selain penertiban terhadap para pedagang kaki lima, gubernur juga harus melakukan audit investigasi terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta," kata Matnoor. (dil/jpnn)