PPP Endus Ada Skenario Kemenag Dikebiri

JAKARTA – Munculnya berbagai wacana yang mengarah pada evaluasi fungsi Kementerian Agama  (Kemenag) ditengarai merupakan skenario terstruktur mengkebiri lembaga pemerintah ini. Dugaan tersebut menguat sejak wacana pembentukan badan haji, moratorium haji sampai pemisahan pembinaan madrasah terus digencarkan.

Anggota komisi VIII DPR RI Hasrul Anwar menyebut semua langkah tersebut merupakan bukti nyata perlawanan UU No 39/2008 tentang Kemenag. Dalam aturan itu sudah jelas fungsi dan peran Kemenag. ”Skenario itu sudah lama terlihat. Diawali dari pindahnya pengadialn agama dibawah lembaga Mahkamah Agung. Kini didorong pula pembentukan badan haji dan pendidikan satu atap,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/3).

Lebih tegas, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut skenario tersebut mengarah pada pengaburan peran pemerintah dalam penataan kehidupan bangsa. Tentunya dengan berbagai dalih yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Menurutnya, peran Kemenag selama ini sangat penting dan strategis. Peran tersebut tak bisa diserahkan pada lembaga manapun, hanya Kemenag yang sangat tepat. Terlebih dalam pengeolaan haji. ”Haji tetap harus ditangani oleh pemerintah. Tak bisa dibentuk badan-badan. Jika itu terjadi, kondisi bakal semakin lebih rumit,” ucap Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

Dia menjelaskan, pengelolaan haji selama ini berjalan sangat baik. Kendati belum mencapai kesempurnaan, tetapi terus ada perbaikan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya perubahan dalam pengelolaan haji. Para jamaah pun, sambung dia, merasa cukup puas dengan pelayanan haji oleh Kemenag. Bahkan, hasil survei BPS menunjukan tingkat kepuasan jamaah meningkat tajam. ”Jadi apa alasan wacana pembentukan badan haji itu. Saya merasa itu wacana mengkebiri fungsi Kemenag saja,” jelas dia.