PPP Endus Ada Skenario Kemenag Dikebiri

Pada kasus lain, sebut dia muncul wacana pengelolaan pendidikan satu atap. Dengan menjadikan madrasah dan pondok pesantren dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Karena selama ini terkesan pendidikan dikelola dua lembaga pemerintah, yakni Kemendikbud dan Kemenag. Padahal, menurut dia, terdapat karakter yang berbeda dalam pengelolaannya, sehingga sangat pantas untuk dibawah dua lembaga pemerintah. ”Pondok pesantren itu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok pesantren punya sejarah panjang dan karakter berbeda, tak bisa dibawah kendali Mendikbud,” tegasnya.

Dia mengatakan, jika nanti haji, madrasah dan pondok pesantren tak lagi dibawah kendali Kemenag, maka dalam waktu singkat lembaga itu pun bubar. Bahkan, dianggap tak diperlukan lagi oleh masyarakat. ”Apa yang musti diurusi oleh Kemenag, kalau haji tak diurus, madrasah tak diurus, pondok pesantren tak diurus. Kan sama saja menjadikan Kemenag sebagai lembaga tanpa fungsi yang jelas,” papar bernada tinggi.

Direktur Madrasah Kemenag Prof DR Dedi Djubaedi merasa instansinya masih mampu membina dan mengelola pendidikan berbasis keagamaan. Selama ini pun kualitas pendidikan dibawah Kemenag terus meningkat, bahkan siap disejajarkan dengan banyak sekolah lain.

Dia menilai wacana mengambil alih pendidikan keagamaan pada lingkup Kemendikbud tidaklah relevan. Karena pendidikan keagaman memiliki karakter yang berbeda, dan Kemenag sangat berpengalaman pada kondisi itu. (rko)