PPP Hormati Keputusan Presiden Jokowi Tolak Usulan Moratorium UN

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyatakan, keputusan Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat kabinet di Istana Negara, Rabu (7/12) yang menolak moratorium ujian nasional (UN) harus dihargai. Menurutnya, keputusan itu sejalan dengan mayoritas fraksi di DPR yang setuju UN ditiadakan, tapi implementasinya tidak bisa dilakukan tiba-tiba.

Reni mengatakan, seluruh fraksi di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan memang sepakat soal moratorium UN. “Tapi kan tidak serta-merta juga. Saya sangat menghormati keputusan presiden yang menolak moratorium," kata Reni di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (8/12).

Sebagai sebuah keputusan besar, katanya, moratorium UN harus didasarkan pada hasil kajian teoritis, yuridis, filosofis maupun pedagogis.Selain itu, harus ada evaluasi tentang keunggulan UN dan kelemahannya.

Di sisi lain, tambah Ketua Fraksi PPP DPR ini, rencana moratorium UN harus diikuti dengan alternatif kebijakan. Sebab, harus ada evaluasi terhadap peserta didik secara nasional.

Reni menjelaskan, evalusasi itu merupakan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “ Pasal 57 kan evaluasi nasional harus tetap dilakukan. Saat kami minta bentuknya apa, menteri belum punya bentuk itu (pengganti UN)," tambah Reni.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat kabinet di Istana Negara, Rabu (7/12) mengungkapkan, usulan moratorium UN tidak disetujui. “Tapi diminta kaji ulang," katanya.

Menurutnya UN masih jadi cara yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan. "Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah," katanya.(fat/jpnn)