PPP Inginkan PT Cukup Nol Persen

JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Ahmad Yani, menyatakan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) lebih dari nol persen sama saja melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Karenanya, jika PT tetap diberlakukan lebih dari nol persen maka itu sama saja menyalahi konstitusi.

"Jika parliamentary threshold ditetapkan lebih dari nol persen berarti telah terjadi pelanggaran serius secara konstitusional," tegas Yani di gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (14/11).

Politisi PPP itu menegaskan, partainya tetap mengusung mengusung ambang batas parlemen nol persen. "Ambang batas nol persen itu sesuai dengan sistem proporsional, multikulturalisme, dan mengayomi semua golongan serta jangan sampai ada kelompok yang tidak terwakili di DPR," tegasnya.

Jadi, lanjut Yani, permasalahannya bukan pada ada kompromi atau tidak tapi pada kemauan menegakkan konstitusi. "Kalau kita mau menegakkan konstitusi kita sepakati parliamentary threshold nol persen. Kemarin dengan parliamentary threshold  2,5 persen saja disproporsionalitasnya mencapai 18 persen," ungkap anggota Komisi III DPR.