PPP Jaring Capres Lewat Konvensi

Yani mengatakan, mekanisme konvensi saat ini masih disusun. Hanya saja, secara garis besar, para pendaftar konvensi capres/cawapres PPP melakukan sosialisasi di struktur partai di wilayah. Hasil dari wilayah-wilayah kemudian dibawa ke tingkat pusat.

Karenanya menurut Yani, menjadi tidak relevan soal presidential threshold (PT) karena capres/cawapres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana secara tegas disebut dalam konstitusi. "Oleh karenanya, kita memiliki peluang 12 capres/cawapres," terangnya.

Yani menjelaskan, sikap partai-partai besar yang membatasi munculnya capres/cawapres alternatif dengan pembatasan melalui presidential threshold merupakan sikap anti-perubahan. Padahal, publik butuh pemimpin baru.

"Fenomena Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta menjadi contoh nyata perubahan diinginkan oleh publik. Kalau partai tidak membuka diri, maka rakyat akan meninggalkan partai politik," tandasnya. (gil/jpnn)