PPP Minta Pemerintah Tak Sakiti Hati Rakyat, Israel Tak Boleh Ikuti Piala Dunia U-20
jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak dengan tegas Israel untuk bermain di Indonesia dalam perhelatan Piala Dunia U-20. PPP menilai pemerintah perlu mengambil sikap penolakan itu agar rakyat tidak kecewa.
Juru Bicara DPP PPP Usman M. Tokan meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengirim surat resmi tentang penolakan Indonesia atas keterlibatan Israel pada Piala Dunia U20 kepada FIFA.
"Ada penolakan dari masyarakat oleh karenanya PPP meminta kepada Menpora untuk mengirim surat kepada FIFA agar mempertimbangan untuk tidak menghadirkan timnas U-20 Israel mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel," jelas dia dalam keterangannya, Jumat (24/3).
Pria yang akrab disapa Donnie itu menganggap sudah sepantasnya Indonesia sebagai tuan rumah menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 pada Mei-Juni 2023 nanti.
"Kami yakin dan percaya bahwa olahraga bisa mempersatukan antarbangsa. Namun khusus Israel, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, PPP secara tegas menolak itu," jelas dia.
Donnie mengungkapkan PPP akan tetap bersama rakyat menolak kehadiran Israel di tanah air.
“PPP akan tetap bersama rakyak, PPP tidak ingin hati rakyat terluka dan ditambah dalam lukanya atas penindasan rakyat Israel kepada Palestina," pungkasnya.
Sebelumnya, penolakan keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia pada Mei-Juni 2023 nanti juga disuarakan para politikus PDI Perjuangan.
PPP akan tetap bersama rakyat menolak kehadiran Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di tanah air.
- Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata
- JDF & Ketua MPR RI Sepakat Terus Mendukung Kemerdekaan Palestina
- Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan RI Dukung Penguatan Pasukan Perdamaian di Palestina
- Sembilan Inorga Ramaikan Jakarta Sport Festival 2024
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Anggap Menteri Hukum Tak Cermat Teken Aturan, Pimpinan GPK Mengadu ke Presiden Prabowo