PPP: Peluang Kepala Daerah Dipilih DPRD Masih Terbuka Lebar

Nah, Baidowi menyatakan kalau memang masih ada usulan pilkada langsung maka harus diatur dan dikirangi instrumen yang menyebabkan ongkos mahal. "Itu harus dicari solusinya," katanya.

Dia mencontohkan partai politik harus clear bahwa untuk mengusung calon dilakukan tanpa mahar. "Kalau ketahuan harus ada sanksi yang berat," tegasnya.

Wakil sekretaris jenderal (wasekjen) PPP ini menegaskan politik tanpa mahar itu seharusnya tidak hanya sekadar menjadi jargon partai saja. "Kalau hanya sekadar menjadi jargon ya sama saja, tidak mahar politik tetapi bahasanya biaya konsolidasi padahal nilainya hampir sama. Itu sama dengan bohong," ungkapnya.

Berikutnya, kata Baidowi, harus dipikirkan instrumen pembiayaan negara man yang bisa ditekan. Contohnya, yang menggunakan instrumen negara saat masa kampanye. Selama ini diatur enam bulan. Kalau misalnya dipersingkat juga bisa menekan cost. "Cuma berapa hitungannya itu harus dikalkulasi lagi," katanya.

Selain itu, ujar dia, cost yang paling besar adalah biaya saksi. Menurutnya, biaya saksi pemilu pasti mahal. "Maka ketika merumuskan RUU Pemilu kemarin sempat ada wacana saksi dibiayai oleh partai politik," ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, kalau ada usulan dikembalikan ke DPRD sangat mungkin dengan dasar pijakan konstitusi. Nah, kata dia, yang perlu diatur adalah mekanismenya supaya money politic-nya tidak bergeser. (boy/jpnn)