PPP Sesalkan Imbal Beli Pupuk dan Beras Indonesia-Myanmar

JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat menyesalkan kebijakan pemerintah Indonesia yang telah melakukan nota kesepahaman imbal beli dengan Myanmar senilai 200 ribu ton pupuk yang ditukar dengan 500 ribu ton beras.

"Kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan semangat untuk swasembada beras dan tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani," ujar anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid dalam keterangan pers, Rabu (24/4).

Kebijakan itu sambung Zainut, dipastikan akan mematikan semangat petani untuk menanam karena kebijakan impor dapat menjatuhkan harga hasil pertanian, sehingga membuat petani semakin terpuruk.

Karena itu PPP menolak rencana impor 500.000 ton beras yang dilakukan pemerintah dari Myanmar. Sebab sejak 2006 Indonesia tercatat surplus beras. Pada tahun 2012, Indonesia surplus 3,5 juta ton. "Bahkan pemerintah dalam rencana strategis Kementerian Pertanian menetapkan surplus 10 juta ton pada 2014," ucap dia.