PPP Siapkan Mukernas untuk Putuskan Dukung Jokowi Atau Beroposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar, menyatakan bahwa keputusan apakah partainya merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) atau tetap berada di luar pemerintahan tidak bisa hanya diputuskan secara perorangan. Sebab, keputusan strategis itu harus diputuskan melalui forum musyawarah kerja nasional (mukernas) partai berlambang Ka’Bah itu.

Hal ini dikatakan Hasrul menjawab isu adanya dorongan dari sejumlah tokoh senior PPP agar partai yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden itu mengubah haluan dengan merapat ke koalisi pendukung Jokowi-JK yang digalang PDI Perjuangan. Menurut Hasrul, dukungan PPP kepada Prabowo-Hatta di pilpres lalu juga diputuskan melalui sebuah mekanisme yang panjang dan diputuskan pula melalui mukernas.

"Puncaknya mukernas sepakat PPP mendukung Prabowo, jadi mekanismenya lewat mukernas. Seandainya mau hijrah dengan berbagai pertimbangan, maka juga harus lewat mukernas, gak bisa dong pindah begitu saja," kata Hasrul saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (26/8).

Menurutnya,  jika PPP memilih berada di luar pemerintahan maka hal itu bukan hal baru bagi partai yang kini dipimpin Suryadharma Ali itu. Sebab, PPP sudah berpengalaman selama 30 tahun di luar pemerintahan saat era Orde Baru.

Namun, saat disinggung soal keinginan para pengurus wilayah agar PPP merapat ke Jokowi-JK, Hasrul menjawab diplomatis. "Mari kita kaji di mukernas. Sekarang (jadwal mukernas) sedang dimusyawarahkan di DPP. Kalau muktamar kan mengganti ketum (ketua umu, red), jadi sebelum 2015 mukernas lagi. Jadwalnya belum tahu," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan sikap Hasrul secara pribadi? Ketua Fraksi PPP DPR itu sejenak terdiam. "Saya melihat situasi nanti," tandasnya.(fat/jpnn)