PPP Siapkan Opsi Lain Bila Sandiaga Tak Jadi Bacawapres Ganjar, PDIP Respons Begini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih opsi lain menyikapi kerja sama politik untuk Pilpres 2024 bila kepentingan parpol berlambang Ka'bah itu tidak diakomodasi.
Diketahui, PDIP dan PPP saat ini telah menjalin kerja sama menyambut Pilpres 2024 untuk mendukung Ganjar Pranowo.
"Monggo, lagi-lagi, kan, bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan," kata Basarah ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
Dia mengingatkan PDIP selalu menekankan tentang kesukarelaan ketika membangun kerja sama politik dengan partai tertentu menyambut Pilpres 2024.
"Sebab, sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya, tentu perjalanannya akan semakin sulit," tutur Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan (TKRPP-PDIP) itu.
Menurut Basarah, soal penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar masih terbuka bagi semua kalangan.
"Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar, cukup tinggi, kami tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres cawapres yang telah diatur KPU," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menyebut situasi di internal parpolnya berkembang menyikapi kerja sama untuk Pilpres 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah turut menyoroti situasi internal PPP yang berkembang apabila Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas