PPP Sudah Pesimistis Amendemen UUD 1945 Bakal Terwujud

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syaifullah Tamliha mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945 sulit terwujud.

Menurutnya, jangankan soal jabatan presiden, persoalan pokok-pokok haluan negara saja tidak ada kesepakatan sampai detik terakhir. “Saya sudah bisa menakar bahwa terlalu sulit untuk melakukan amandemen. Selama saya jadi pimpinan Fraksi PPP di MPR jangankan untuk soal jabatan presiden, GBHN saja sampai detik-detik terakhir tidak ada kesepakatan,” kata Tamliha dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Menakar Peluang Amendemen Konstitusi?" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12).

Dia mencontohkan, sejauh ini saja ada tiga fraksi menghendaki pokok haluan negara diatur melalui undang-undang saja. Sementara, ada tujuh fraksi, termasuk DPD yang menyatakan pokok haluan negara melalui Tap MPR yang artinya harus melakukan amendemen konstitusi.

Menurut dia, kalau lewat UU maka DPD tidak bisa ikut, tetapi TAP MPR lembaga berkumpulnya para senator itu bisa membahas bersama-sama. “Ini soal perencanaan pembangunan saja. Jadi, menurut saya, amendemen itu sudah terlalu terlalu sulit untuk dilakukan apalagi hal-hal seperti pembatasan jabatan presiden,” katanya.

Mantan aktivis 1998 itu mengatakan semangat reformasi juga menghendaki tidak ada kekuasaan yang berlebihan maupun terlalu lama. Karena itu, ia menegaskan bahwa semangat itu tetap dijalankan secara konsisten.

“Maaf, kami ini mantan aktivis 98, yang menghendaki tidak adanya kekuasaan yang berlebihan, terlalu lama, tidak ada regenerasi. Tentu kami sebagai penuntut reformasi itu konsisten dengan apa yang kami perjuangkan dulu,” ujarnya.

“Memang politik itu kepentingan, tetapi sikap adalah fungsi kepentingan. Kepentingan berubah maka sikap juga berubah.” (boy/jpnn)