PPP Tak Ingin Dana Parpol Memberatkan Keuangan Negara
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tidak ingin kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) membebani keuangan negara.
Hal ini disampaikan Arsul, sebelum pertemuan tertutup dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Rabu (8/1). Diketahui bahwa saat ini dana parpol dari APBN dijatah Rp1.000/suara.
"PPP ingin agar ini (dana parpol) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Tidak boleh juga dipaksakan ketika keuangan negara itu belum memungkinkan untuk sampai kenaikan yang besar," kata Arsul.
Dalam pertemuan itu, Arsul menduga akan ada pembahasan soal revisi Undang-Undang Parpol, salah satunya terkait kenaikan dana parpol yang direkomendasikan LIPI dan KPK.
Kemudian, perubahan UU Parpol juga untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan parpol itu sendiri. "PPP setuju bahwa transparansi dalam tata kelola dana paprol harus ditingkatkan," lanjut politikus Senayan ini.
Ketika disinggung bukankah rencana menaikkan dana paprol akan membebani keuangan negara? Arsul menyatakan bahwa secara prinsip, partainya sebenarnya tidak ingin ada kenaikan.
"Kalau buat PPP ya memberatkan, itu kalau ditanyanya PPP. Saya berharap tidak naik, tapi kan itu proses yang dinamis. Nanti kami dengarkan juga usulan pemerintah dan parpol yang lain," tandasnya. (fat/jpnn)
Saat ini dana bantuan partai politik dari APBN dijatah Rp1.000/suara dan diwacanakan akan dinaikkan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Berharap Bisa Kembali ke Senayan, Kader Senior PPP Tekankan soal Khitah 1973
- Rusli-Johari Jelaskan Alasan Ingin Bangun Islamic Center & Rumah Tahfiz di Anambas
- PPP DKI Akan Tindak Tegas Oknum yang Mengatasnamakan Partai di Pilkada Jakarta
- Ribuan Kader PPP Meriahkan Pelantikan Prabowo-Gibran di Acara Pesta Rakyat
- Representasi Kekuatan Politik Islam, PPP Siap Ikut Perkuat Pemerintahan Baru
- Mardiono Minta Kader PPP Menangkan Nurhayati-Muslim di Pilkada Tasikmalaya