PPP Tegaskan tak Akan Membelot dari Koalisi Merah Putih
jpnn.com - NGAMPRAH - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim tetap pada keputusan tidak akan membelot dari Koalisi Merah Putih. Sekretaris Jedral (Sekjen) PPP HM Romahurmuziy mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengharuskan PPP bergabung dengan pemerintah.
"Kami sudah menandatangani piagam koalisi Merah Putih 13 Juli lalu," tegas Romahurmuziy saat ditemui usai acara halal bihalal DPC PPP Kabupaten Bandung Barat, Minggu (31/8).
Piagam tersebut, katanya, merupakan kepastian check and balance di DPR. "Sampai saat ini juga tidak ada satu pun unsur dari koalisi yang dimpin oleh Pak Jokowi menghubungi kami," katanya.
Dia menegaskan tidak akan pernah meminta atau mengemis-ngemis soal jabatan. "Ini sebuah konsekuensi kekalahan kami dalam pengusungan di capres," katanya.
Kekalahan di capres juga, tambah dia, merupakan pendidikan politik. "Setiap perjuangan ada menang ada juga kalah," tuturnya.
PPP yang nantinya di luar pemerintahan, sebut dia, sama-sama dalam posisi yang terhormat. "Baik di luar maupun di dalam pemerintahan sama-sama posisi yang terhormat," katanya.
Kendati begitu, Romahurmuziy mengakui ada kadernya yang meminta PPP bergabung dalam koalisi Jokowi. "Kalau pun ada itu adalah ekspresi pribadi-pribadi saja yang memang sudah ada ketika memutuskan dukungan kepada Prabowo-Hatta, dan ini merupakan dinamika berpartai yang prinsip secara konstitusional partai dalam mengambil keputusan," sebutnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani antusias menyambut wacana bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam koalisi Jokowi-JK. Hal tersebut disampaikan Puan di sela Muktamar PKB di Surabaya, Minggu (31/8).
Dalam acara yang digelar di Hotel Imperial Palace, Surabaya, tersebut, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa hadir memenuhi undangan. Suharso merupakan satu-satunya pimpinan partai anggota Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta yang hadir.
NGAMPRAH - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim tetap pada keputusan tidak akan membelot dari Koalisi Merah Putih. Sekretaris Jedral
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH