PPP Tolak Kebijakan Sekolah Lima Hari, Begini Alasannya

Sebab, belum dilakukan kajian yang mendalam atas dampak penerapan tersebut baik pada siswa, guru maupun kesiapan sekolah. Kebijakan ini potensial berbenturan dengan eksistensi lembaga pendidikan nonformal seperti Madin yang telah eksis bersama kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

FPPP meminta Kemendikbud melakukan klarifikasi secara komprehensif tentang rencana ini. Kemendikbud harus melakukan kajian secara komprehensif terhadap dampak penerapan kebijakan itu. "Jangan sampai masalah ini menambah kebingungan masyarakat," tegasnya.

Saat ini masyarakat khususnya wali murid tengah berkonsentrasi menyiapkan tahun ajaran baru, daftar ulang anak sekolah, dan persoalan lainnya. "Rencana penambahan jam belajar tersebut jelas akan menambah persoalan yang saat ini dihdapi oleh masyarakat," kata Reni.(boy/jpnn)