PPP Usulkan Zainut Tauhid Permintaan dari Presiden Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Nama politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Zainut Tauhid digadang-gadang menjadi Wakil Menteri Agama (Wamenag) di Kabinet Indonesia Maju. Zainut akan menjadi Wakil Menag Fachrul Razi.
Nama Zainut diajukan PPP setelah adanya permintaan dari Presiden Jokowi. “Pak jokowi minta nama ke PPP, ya kami usulkan Pak Zainut Tauhid,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi kepada JPNN.com, Jumat (25/10).
Menurut Baidowi, PPP mengajukan Zainut Tauhid sebagai wamen sesuai portofolio yang diminta pihak Istana yakni bidang keagamaan.
Pria yang karib disapa Awiek ini mengatakan, Zainut merupakan senior di PPP, santri, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). “Jika PPP diminta portofolio di pos lain tentu kami siapkan juga,” tegas mantan wartawan ini.
Terkait wamen, kata Awiek, sebenarnya PPP sudah mendapat informasi hal itu beberapa waktu lalu. Karenanya, Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu menuturkan, pihaknya selalu menyampaikan akan mendapatkan lebih dari satu posisi di Kabinet Indonesia Maju Jokowi–Ma’ruf Amin.
“Makanya selalu kami sampaikan PPP insyaallah dapat lebih dari slot periode lalu. Kalau periode lalu satu menteri, periode ini satu menteri, satu wamen, (maka) bisa dibilang 1,5 kuota. Wamen apa yang dipercayakan kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Jokowi,” ujar Awiek.
Pada periode ini, satu kursi menteri sudah dipercayakan kepada PPP. Yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabat oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Sedangkan periode lalu, PPP mendapatkan satu kursi menteri, yakni Lukman Hakim Saifuddin, sebagai Menag. (boy/jpnn)
Zainut Tauhid merupakan senior di PPP, santri, pengurus MUI, dan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).
Redaktur & Reporter : Boy
- DPR Setuju Program Pembatasan BBM Subsidi, Asalkan..
- Datangi MKD, IMM Laporkan Legislator yang Memimpin Rapat RUU Pilkada
- Parlemen Dikepung Massa, Pimpinan Baleg DPR Sebut Tak Ada Pengesahan RUU Pilkada
- Keganjilan Rapat DPR Bahas RUU Pilkada, Tak Ada Keterbukaan Informasi hingga Penjagaan Brimob Bersenjata
- Muncul Persoalan Perubahan Kuota Haji, Pansus Bisa Saja Melibatkan KPK
- Sikap MUI Terhadap Putusan MK, Pimpinan Parpol Sebaiknya Legawa