PPP Usung Kader Sendiri
jpnn.com - PEKANBARU - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi mengusung kadernya sendiri untuk maju dalam pemilihan walikota (Pilwako) Pekanbaru pada Februari 2017 mendatang.
Kader tersebut adalah Said Usman Abdullah yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PPP Kota Pekanbaru.
Hal tersebut langsung disampaikan Ketua DPW PPP Riau Azis Zaenal. Dikatakan Azis, dengan adanya kader partai yanga akan maju, pihaknya memberi keleluasaan terhadap kader tersebut.
Namun demikian, kader tersebut juga harus bisa melengkapi dukungan dari partai lain agar bisa mencalonkan diri sebagai Walikota Pekanbaru.
"Kader tersebut juga kami beri keleluasaan untuk mencari sampan tambahan agar bisa maju menjadi calon Walikota Pekanbaru. Karena untuk di Pekanbaru, kami baru memiliki empat kursi sehingga masih membutuhkan lima kursi dukungan lagi," katanya seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (26/8).
Lebih lanjut dikatakannya, selain itu kader tersebut juga diberi keleluasaan untuk mencari rekan atau pendampingnya baik itu untuk walikota dan wakil walikotanya. Untuk melengkapi dukungan tersebut, pihaknya memberikan tenggang waktu kepada kader hingga awal September mendatang.
"Kalau sudah lewat batas waktu yang ditentukan dan kader belum juga bisa memberikan jawaban juga. Tentu kami akan berkoordinasi mencari jalan terbaik untuk menetapkan siapa yang akan diusung sebagai calon walikota atau wakil walikota Pekanbaru kedepannya," tutup Azis. (sol/ray/jpnn)
PEKANBARU - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi mengusung kadernya sendiri untuk maju dalam pemilihan walikota (Pilwako) Pekanbaru pada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN