PPP Yakin Dana Saksi Parpol di TPS Tak Dikorupsi

jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pembatalan dana bagi saksi parpol di tempat pemungutan suara (TPS). Pasalnya, kebijakan itu diyakini dapat meningkatkan kualitas Pemilu 2014.

"PPP salah satu partai  yang tak menolak. Dana saksi adalah itikad baik dari pemerintah untuk peningkatan transparansi dan kualitas pemilu," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di sela-sela acara Mukernas II di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/2).

Menurutnya, dengan saksi dari parpol yang dibiayai APBN maka jumlah kecurangan dalam pemilu pasti dapat ditekan. Hal ini otomatis berimbas pada berkurangnya jumlah sengketa pemilu.

"Ukuran keberhasilan pemilu ditunjukan dari tingkat sengketa. 2009 ada 570 kursi yang disengketakan, dengan adanya dana untuk saksi ini menurut PPP adalah langkah yang tepat," ujar Suryadharma.

Politisi yang juga menteri agama ini pun meragukan anggapan bahwa nantinya dana saksi parpol akan diselewengkan. Pasalnya, mekanisme penyalurannya sangat sederhana dan mudah diawasi.

"Dana itu kan nantinya dibagikan per TPS. Di setiap TPS ada 12 saksi artinya maksimal dana yang dikeluarkan adalah 1,2 juta per TPS. Selain itu kehadiran masing saksi juga dapat dibuktikan dengan tanda tangan BAP," paparnya.

Suryadharma juga menegaskan, sangatlah naif jika menganggap dana saksi sarat kepentingan politis. "Oleh karenanya saya berharap pemerintah bisa juga memperhatikan pandangan-pandangan lain yang memberikan persetujuan pada dana saksi," katanya lagi.(dil/jpnn)