PPPK Ikut Demo Bakal Ditandai, Terancam Tak Mendapat NIP

jpnn.com, JAKARTA - Rencana honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk menggelar aksi turun ke jalan menuntut segera diterbitkan NIP dan SK pengangkatan, langsung direspons pemerintah.

Dua pejabat masing-masing Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko yang dihubungi JPNN.com, Kamis (15/10), secara terpisah menyayangkan rencana aksi turun ke jalan tersebut.

Keduanya mengingatkan 51.293 honorer K2 yang lulus PPPK 2019 untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan.

Sebab, akan berakibat fatal bagi proses pengangkatan mereka sebagai PPPK.

"Mengapa tidak sabar menunggu? Kan pemerintah bukan hanya diam. Kami bekerja keras loh bukan santai saja," kata Bima Haria.

Dia mengingatkan, PPPK merupakan hal baru dan memerlukan aturan yang baru dilaksanakan tahun ini.

Agar pelaksanaannya tidak bermasalah, perlu ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan regulasi turunan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

"Masiih berproses kok dan kami serius. Enggak diam saja," ujarnya.