PPPK Paruh Waktu Belum Jelas, Honorer Diminta Jangan Resah

jpnn.com - MATARAM - Penjabat Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), HM Juaini Taofik mengimbau para honorer yang gagal mendapatkan formasi PPPK 2024 tahap 1 agar tidak resah.

Dia mengatakan, Pemkab Lombok Timur terus berupaya agar nasib honorer tidak mendapatkan formasi PPPK 2024 tahap 1 bisa tetap aman.

"Bagi para honorer yang belum lulus seleksi tak perlu resah, karena permasalahan ini telah dikonsultasikan dengan bapak bupati terpilih, dengan penuh tanggung jawab posisi para honorer dan non-ASN akan diamankan, sehingga tak perlu resah," kata HM Juaini Taofik di Lombok Timur, Minggu (12/1).

Dia mengatakan pemerintah melaksanakan seleksi PPPK 2024 dengan tujuan antara lain mengetahui jumlah tenaga honorer di semua daerah, termasuk di Lombok Timur.

"Lombok Timur saja dari 50 pemda se-Indonesia, berada di peringkat tujuh besar jumlah tenaga honorer non-ASN, daerah terbanyak sebelum Lombok Timur yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima," katanya.

Disebutkan bahwa jumlah honorer di Lombok Timur masih menyisakan 9.547 orang, ditambah dengan menunggu hasil seleksi tahap kedua di 2025.

"Perkiraan kami angka honorer non-ASN di angka 13 ribu," katanya.

Sementara itu di satu sisi Undang-undang ASN akan direvisi juga, tetapi prinsipnya, berdasar arahan dari Mendagri Tito Karnavian maupun MenPANRB Rini Widyantini, tidak boleh ada PHK massal. Namun, tindakan evaluasi jalan terus.