PPPK Paruh Waktu Belum Jelas, Honorer Diminta Jangan Resah

"Kalau ada yang mengundurkan diri misalkan, pemerintah tak bisa menahannya, boleh saja, tetapi juga diminta untuk memastikan tidak ada tenaga non-ASN yang melakukan tindakan indisipliner, tentu mereka juga ada tata tertibnya," katanya.

Lebih lanjut Pj Bupati Lombok Timur mengatakan terhadap permasalahan tenaga non-ASN ini, ada poin yang disampaikan yaitu, dirinya meminta para honorer atau tenaga non ASN untuk tenang saja, baik secara kebijakan nasional maupun daerah.

Dalam masa transisi saat ini, termasuk dirinya yang berada pada pemerintahan transisi, telah berkonsultasi dan melaporkan kepada bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024.

Diperoleh penegasan bahwa tenaga non-ASN atau honorer akan diamankan sesuai kebijakan pusat.

Oleh karena itu, PJ Bupati meminta tenaga non-ASN untuk sabar menunggu, karena pemkab hingga saat ini belum mendapatkan regulasi seperti apa PPPK paruh waktu.

"Waktu proses PPPK paruh waktu menuju PPPK full seperti apa, yang penting posisi mereka tetap aman terlebih dahulu. Kuncinya di sana," katanya.

Pj Bupati mengatakan tidak tahu dan tidak berani memberikan penjelasan mengenai sistem pengangkatan honorer jadi PPPK paruh waktu dan bagaimana nantinya bisa beralih status menjadi PPPK penuh waktu.

"Yang pasti ada arahan dari Mendagri, BKN dan MenpanRB, tidak ada pemutusan hubungan, kata kuncinya di sana dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya. (antara/jpnn)