PPPK Tenaga Teknis 2022: Honorer K2 Diadu dengan Umum, MenPAN-RB Beri Pesan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai pemperintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis 2022 sudah dimulai. Sesuai jadwal pendaftarannya digelar pada 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023. 

Sementara, seleksi administrasi dilaksanakan hingga 11 Januari 2023. Jadwal yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini tertulis hasil seleksi administrasi diumumkan pada 12 - 15 Januari 2023. Peserta bisa melakukan sanggahan terhadap pengumuman. 

Masa sanggah dibuka pada 16 - 18 Januari 2023. Jawaban terkait sanggahan dilakukan hingga 25 Januari 2023, serta pengumuman pascasanggah, yakni 19 - 28 Januari 2023. Seleksi kompetensi digelar pada 25 Februari - 1 Maret 2023. 

Mengenai jadwal tersebut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baitih menyesalkan tidak ada seleksi tersendiri untuk rekan-rekannya. Artinya, honorer K2 akan diadu dengan pelamar umum. Kondisi tersebut merugikan honorer K2, karena tanpa afirmasi seperti guru dan tenaga kesehatan (nakes), akan sulit untuk mendapatkan nilai tertinggi.

"Ini sangat merugikan honorer K2, karena disamakan dengan pelamar umum. Pengabdian bertahun-tahun tidak diperhitungkan pemerintah," kata Nur kepada JPNN.com, Rabu (21/12).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan agar pelamar mempersiapkan diri dengan baik menghadapi seleksi PPPK tenaga teknis 2022. Pelamar termasuk honorer juga diminta tidak mempercayai siapa pun yang menjamin kelulusan. Peserta harus mencermati syarat masing-masing formasi.

Informasi resmi mengenai seleksi ini hanya diumumkan melalui portal resmi instansi berwenang. Peserta diharapkan hati-hati terhadap berita bohong atau hoaks yang mudah beredar tanpa bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

MenPAN-RB Azwar Anas mengingatkan agar tidak mudah tergoda dengan para calo yang menjanjikan kelulusan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Seluruh proses rekrutmen yang sudah terkomputerisasi dilakukan pemerintah untuk menjaga keadilan dan kesempatan yang sama bagi target rekrutmen.