PPPK UPN Veteran Yogyakarta Tuntut Menhan Prabowo Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 dari eks pegawai tetap yayasan (PTY) UPN Veteran Yogyakarta kembali menggelar aksi keprihatinan atas nasib status kepegawaian mereka pada Kamis (9/11).

Aksi yang digelar di halaman gedung rektorat tersebut untuk menuntut status kepegawaian yang berkeadilan. 

Pegawai eks yayasan yang sudah mendapatkan SK PPPK tetapi belum menandatangani kontrak kerja itu juga menuntut Kementerian Pertahanan tidak meninggalkan mereka.

“Nasib 165 lebih dosen dan 120-an tenaga kependidikan terkatung-katung selama hampir tujuh tahun. Sekarang masuk babak baru, kami dikontrak menjadi PPPK. Namun klausul kontrak ini pun bermasalah,” kata Ketua Forum PTY Arif Rianto kepada JPNN.com, Kamis (9/9).

Menurut Arif, masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan apabila Kemendikbudristek KemenPAN-RB dan Kemenhan duduk bersama membahas transisi kelembagaan UPN Veteran harus memproses aset tanah, gedung dan SDM. Namun yang terjadi aset tanah dan gedung diterima, sementara SDM ditinggalkan. 

"Kami sangat berharap Bapak Prabowo turun tangan mambantu menyelesaikan masalah ini. Kami tahu beliau seorang perwira sejati yang tidak membiarkan anaknya telantar dalam ketidakjelasan," kata Arif.

Menurut dosen Teknik Geologi ini status PPPK bermasalah dalam hal masa kerja. Di dalam kontrak, masa kerja mereka dihitung nol tahun. Padahal sebagian besar dari mereka sudah bekerja lebih dari 20 tahun. 

Itu sebabnya mereka meminta Kemenhan juga terlibat adalam masalah ini. Penyerahan aset UPN Veteran ke Kemendikbudristek mestinya juga termasuk aset SDM-nya.