Prabowo Ancam Tempuh Jalur Hukum

Soal Dualisme Kepemimpinan HKTI Pasca Munas di Bali

Prabowo Ancam Tempuh Jalur Hukum
Prabowo Ancam Tempuh Jalur Hukum
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada kelompok-kelompok yang menggunakan nama HKTI pasca Musyarawah Nasional VII DPN di Bali. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengancam akan memperkarakan jika peringatan itu tidak diindahkan.

"Sebagaimana diketahui ada kelompok yang mengaku HKTI. Kita harus beri peringatan. Kalau mau berkiprah membela petani jangan gunakan nama HKTI karena dari segi hukum keliru," kata Prabowo di sela-sela acara pelantikan Jafar Hafsah selaku Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI di Gedung Manggala Wanabakti di Senayan, Jakarta, Kamis (21/10).

Tapi sebelum menempuh jalur hukum, kata Prabowo, pihaknya akan mengundang kelompok yang mengatasnamakan HKTI untuk duduk bersama. Bahkan ia bersedia mengajaknya bergabung. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. "Bila perlu kita akan selesaikan lewat jalur hukum agar tidak ada kesimpangsiuran di masyarakat. " katanya.

Jafar Hafsah yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR menegaskan HKTI yang sah adalah hasil Munas VII dibawah kepemimpinan Prabowo. Kata dia, jika ada HKTI yang lain berarti itu hanya pengakuan. Sebagai Ketua BPO HKTI, Jafar mengatakan saat ini HKTI tengah melakukan konsolidasi pengurus mulai dari  DPN, DPD dan DPC. Meskipun begitu, pihaknya tidak melupakan kegiatan pengkaderan dan pelatihan-pelatihan kepada petani seperti yang dilakukan di Pusdiklat Pertanian Cariu berlangsung 19-22 Oktober 2010.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada kelompok-kelompok

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News