Prabowo dan Pemimpin ASEAN Bahas Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Trump

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengadakan diskusi strategis untuk merespons kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pembicaraan dilakukan melalui sambungan telepon pada Sabtu (6/4), sebagaimana dikonfirmasi oleh Tim Media Presiden Prabowo.

"Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong," bunyi siaran resmi tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengonfirmasi pembicaraan itu melalui akun media sosial pribadinya. Ia menyebut diskusi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan respons negara-negara ASEAN terhadap kebijakan tarif AS.

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat," kata Anwar.

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa menteri-menteri ekonomi ASEAN akan segera menggelar pertemuan lanjutan minggu depan. "Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," tambahnya.

Kebijakan tarif resiprokal AS diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 dan mulai berlaku efektif tiga hari kemudian. Aturan ini akan diterapkan secara bertahap, dimulai dengan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara sejak 5 April 2025, diikuti tarif khusus untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang diberlakukan pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, sementara Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen. Kebijakan ini dinilai akan berdampak signifikan terhadap perdagangan dan ekonomi kawasan, mendorong negara-negara ASEAN untuk segera merumuskan langkah antisipasi bersama.