Prabowo Dinilai Kurang Tepat Memimpin Indonesia, Ini Alasannya

Sementara itu, pengamat politik Tasikmalaya Haris Aufa menjelaskan isu HAM bukanlah pembahasan musiman. Melainkan, isu fundamental yang belum diselesaikan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dalam buku Hitam Prabowo sangat jelas bahwa kasus penculikan aktivis mahasiswa, dalang kerusahan Mei 98 dan beberapa tragedi berdarah lainnya diduga melibatkan Prabowo, maka kita dorong agar dituntaskan," jelas Haris.
Haris melanjutkan masa depan bangsa ini akan dipertaruhkan dalam pemilu 2024 mendatang. Karena itu, dia ingin ada gerakan HAM bukan saja isu musiman akan tetapi pembahasan abadi yang harus diperjuangkan bersama.
Aktivis Milenial dan Tokoh Pemuda Tasikmalaya Epul Kusnaedi menjelaskan dirinya sejak awal Prabowo pencalonan, menolak keras sosok menhan tersebut.
"Prabowo Subianto adalah aktor yang punya rekam jejak buruk di masa lalu seperti terungkap dalam buku ini dan Prabowo juga dinilai gagal menjalankan food estate," jelas Epul.
Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi Periode 2022 Sadid Farhan menjelaskan dalam fakta-fakta historis seperti terungkap dalam buku ini sudah sangat jelas Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis.
Selain itu, kata Sadid, apa jadinya jika bangsa ini dipimpin oleh pelaku pelanggar HAM masa lalu dan anak haram konstitusi, maka demokrasi akan rusak, kesetaraan dan pemerataan tidak akan terwujud.
Selain itu, lanjut Sadid, ancaman terhadap kebebasan berpendapat kedepannya dan berpotensi kasus penculikan terhadap aktivis akan terulang.
Pengamat politik Tasikmalaya Haris Aufa menjelaskan isu HAM bukanlah pembahasan musiman.
- Prabowo Ingin Tampung Warga Gaza, Legislator Bicara Diplomasi Cegah Salah Tafsir
- Bantai 11 Pendulang Emas, OPM Kirim Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto
- Kemenhan Siap Dukung Prabowo Soal Evakuasi Korban di Gaza
- Dorong Megawati Ketemu Jokowi & SBY, PSI Dianggap Ganjen
- RUMI Nilai Pertemuan Prabowo & Megawati Simbol Persatuan bagi Indonesia
- FPN Wanti-Wanti Prabowo soal Rencana Evakuasi 1.000 Warga Palestina ke Indonesia