Prabowo Genjot Efisiensi Anggaran, PHK Hantui Pekerja Hotel & Restoran

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bandung Barat Eko Suprianto mengungkapkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran pemerintah.

Menurut dia, PHK adalah langkah paling realistis ketika pemasukan restoran dan hotel anjlok. 

“Kalau rencana atau kebijakan ini dilaksanakan terus berdampak pada kegiatan perusahaan (hotel dan restoran) kurang, ya kami pasti merasionalisasi tenaga kerja," kata Eko, Senin (17/2).

Eko mengungkapkan, kegiatan seperti Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition (MICE) adalah jantung dari operasional hotel bisnis, khususnya yang ada di Bandung Barat.

Dengan minimnya kegiatan MICE karena efisiensi anggaran, otomatis omzet hotel dan restoran ikut terdampak.

Biasanya, kata dia, saat omzet turun drastis, pemangkasan karyawan merupakan hal utama yang dilakukan oleh pelaku usaha.

"Yang paling gampang pengusaha akan melakukan itu (PHK), selain mencari pangsa pasar yang baru," tegasnya.

Eko mengaku kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 itu belum berdampak terhadap sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran di Bandung Barat.