Prabowo Harus Menindak Oknum Aparat Penegak Hukum yang Tidak Netral Saat Pilkada
Namun, Feri berharap seluruh aparat di lapisan tingkatan menjalankan perintah Prabowo dalam menjaga netralitas dan tak melakukan intervensi.
Feri kemudian menyinggung soal aturan netralitas aparat dan ASN dalam Pemilu dan sanksi yang bakal diterima ketika terjadi pelanggaran.
"Dalam undang-undang, kan, mereka dilarang untuk berpihak. Tidak hanya bisa dipindahkan, diturunkan jabatan, bisa diberhentikan, bahkan bisa dipidana. Sekarang patuhi undang-undang atau tidak? Itu saja," ujar pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote itu.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi itu merasa tidak yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal menerapkan prinsip netral dalam pilkada serentak 2024.
“Saya masih meragukan itu, ya," kata Usman Hamid dalam diskusi, Rabu.
Sebab, dia mengendus residu pilpres 2024 masih terbawa ke pilkada dan membuat aparat berpihak ke kandidat yang diusung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
"Masih ada kesan bahwa aparat kepolisian cenderung mengikuti arah angin politik Jokowi yang memang dalam hal ini sudah bekerja sama dengan Prabowo,” kata Usman.
Hadir sebagai pembicara lain dalam acara itu di antaranya Tokoh Prodemokrasi dan HAM Todung Mulya Lubis dan Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy. (ast/jpnn)
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut Presiden Prabowo Subianto harus berani bersikap tegas terhadap aparat penegak hukum yang tak netral dalam pilkada.
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Aristo Setiawan
- Heikal Safar Berharap Ada Komunikasi yang Menguntungkan Antara Prabowo & Donald Trump
- Pakar Hukum Tata Negara Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat yang Tak Netral di Pilkada
- Kapolri Didesak Copot Kapolda yang Cawe-cawe di Pilkada 2024
- 2 Oknum Polisi Pose dengan Timses Cagub, Propam Turun Tangan
- 4.418 Pengawas TPS Siap Amankan Pemilihan Bupati Garut
- 3 Paslon Cagub Buka-bukaan di Debat Kadin DKI Cari Pemimpin Baru di DKJ