Prabowo: Jangankan Petani, Sepakbola pun Dipolitisasi

JAKARTA — Ketua Umum Himpunan Kerukukan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menilai organisasi HKTI yang sah atau legal. Namun Prabowo meyakini organisasi HKTI yang dipimpinnya yang paling legal atau sah karena disusun melalui mekanisme formal Musyawarah Nasional HKTI yang dihadiri oleh seluruh Ketua HKTI provinsi.

“Saya merasa paling legal, lewat mekanisme dan bukti-bukti ada,“ ujar Prabowo saat menyampaikan pokok-pokok pemikiran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI dalam audiensi dengan Komisi IV DPR RI, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/2).

 

Menyikapi adanya HKTI lain dengan nama sama, Prabowo mengatakan dirinya terpaksa menempuh jalur hukum. Mantan Danjen Kopassus itu juga secara tegas menyatakan dirinya tak bisa melarang jika ada pihak lain yang tak berkenan dengan organisasi HKTI-nya, lalu membentuk organisasi HKTI baru.

“Kalau ada yang tak berkenan, bentuk organisasi baru, saya tak bisa melarang. Tapi kalau pakai nama sama, harus melalui pengadilan. Biarlah jalur hukum secara legal menentukan keabsahannya,“ ujar Prabowo didampingi Sekjen HKTI Fadli Zon.