Prabowo Janjikan Hapus Outsourcing
Sabtu, 06 Juni 2009 – 18:12 WIB
JAKARTA - Kampanye rapat umum (terbuka) memang belum dimulai. Namun pasangan capres dan cawapres sudah mulai mengumbar janji di depan masa dan simpatisan. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega-Pro) misalnya, menggunakan acara puncak peringatan hari lahir Bung Karo ke 108 yang digelar di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/6) untuk menyelipkan salah satu program yang diusung pasangan PDIP-Gerindra ini. Peringatan 108 hari lahir Bung Karno yang dirayakan di halaman monumen Rengasdengklok dihadiri puluhan ribu simpatisan Mega-Pro. Meski menyelipkan pesan visi dan misi pasangan Mega-Pro, namun tim sukses pasangan tersebut membantah jika acara tersebut disebut kampanye terbuka. "Kita cuma merayakan peringatan hari lahir Bung Karno ke 108 di Rengasdengklok. Acara itu memang dikemas berbeda, tetapi bukan berarti kami berkampanye," ujar anggota Tim Sukses Mega-pro, Maruarar Sirait.
Dalam acara yang juga dihadiri sejumlah federasi serikat pekerja itu, Prabowo kembali menuding sistim out-sourcing yang selama ini berlaku jelas-jelas merugikan para buruh. "Kami siap menghapus out-sourcing kepada seluruh buruh. Rakyat kita tidak pantas untuk miskin," ujar mantan Danjen Kopassus ini.
Baca Juga:
Lebih lanjut putra begawan ekonomi Sumitri Djojohadikusumo ini menambahkan, saatnya rakyat berjuang bersama untuk memperjuangkan nasib yang lebih baik. "Dan saya siap menyejahterakan saudara-saudara kita yang tertinggal," tandasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kampanye rapat umum (terbuka) memang belum dimulai. Namun pasangan capres dan cawapres sudah mulai mengumbar janji di depan masa dan simpatisan.
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold