Prabowo: Mau Berkuasa Silakan tapi Ingat…

jpnn.com, CIKEAS - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan kualitas demokrasi di sebuah negara salah satunya ditentukan dari seberapa baik aturan dan pelaksanaan pemilu yang ada.

Karena itu, Gerindra akan menentang segala upaya mengurangi kualitas demokrasi lewat cara-cara yang tak masuk akal sehat.

Prabowo kemudian mencontohkan pengambilan keputusan penetapan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi undang-undang pada sidang paripurna DPR, 20 Juni lalu.

"Terlihat, Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN itu satu suara. Kami tak ikut bertanggung jawab atas penetapan UU Pemilu, karena tak mau ditertawakan oleh sejarah. Mau berkuasa silakan, tapi ingat di ujung ada sejarah yang akan menilai,” ujar Prabowo dalam konferensi pers usai bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam.

Menurut Prabowo, Gerindra tidak ikut mengesahkan UU Pemilu karena ada beberapa hal dalam peraturan tersebut yang dinilai melawan akal sehat dan logika. Di antaranya pasal terkait syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen.

"Presidential threshold 20-25 persen menurut kami lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tak mau terlibat dalam sesuatu seperti itu," ucapnya.

Mantan Danjen Kopassus ini khawatir, kondisi yang ada dapat merusak demokrasi Indonesia ke depan. Karena itu Gerindra dan Demokrat bersama elemen bangsa yang peduli dengan demokrasi Indonesia, wajib mengawal kondisi yang ada.

"Kami mengingatkan dan mengimbau dengan baik rekan-rekan yang berada di kekuasaan, demokrasi adalah jalan terbaik dan demokrasi membutuhkan semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil, tak memaksakan kehendak," pungkas Prabowo.(gir/jpnn)