Prabowo Melarang Pendukungnya Berdemonstrasi di MK, Pengamat: Sudah Tepat
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengapresiasi sikap presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengimbau para pendukung atau simpatisannya untuk mengurungkan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) atau tempat-tempat lainnya.
Menurut Surokim, langkah Prabowo itu sudah tepat dan menunjukkan praktik berpolitik yang dewasa dan bijaksana.
Pasalnya, kata dia, Prabowo mengutamakan kerukunan sehingga memberikan kesejukan di tengah situasi yang kembali memanas menjelang pembacaan putusan MK.
“Saya kira itu tindakan yang arif dan bijaksana dan bagian dari bentuk jiwa kenegarawanan. Kita hari-hari ini bisa dikatakan defisit jiwa-jiwa kenegarawanan,” ujar Surokim, Jumat (19/4/2024).
Surokim menambahkan ketegasan Prabowo untuk meredam gejolak para pendukungnya demi untuk kepentingan yang lebih panjang.
Dia mengatakan Prabowo bisa saja membiarkan massa aksi yang diklaim mencapai 100.000 orang itu menyampaikan aspirasinya di MK.
Namun, hal itu dianggap akan lebih banyak mendatangkan kemudaratan dari pada kemaslahatan
“Enggak gampang kemudian orang mau bersifat negarawanan, yang lebih mementingkan kepentingan negara, lebih mementingkan kepentingan masa depan, lebih mementingkan kepentingan-kepentingan futuristik yang lebih besar, kita defisit sekarang. Jadi, kalau Pak Prabowo punya sikap yang seperti itu luar biasa, itu harus diapresiasi menurut saya,” ucap Surokim
Menurut Surokim, langkah Prabowo melarang pendukungnya berdemonstrasi di MK sudah tepat dan menunjukkan praktik berpolitik yang dewasa dan bijaksana.
- PP Hima Persis Dukung Pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 Perihal Solusi untuk Kemerdekaan Palestina
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Yayasan GSN Salurkan Pupuk Gratis dan Sprayer ke Petani di Magelang
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo