Prabowo Menolak Hadiri Penetapan Presiden Terpilih
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak akan menghadiri rapat pleno penetapan presiden terpilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6) mendatang. Menurutnya, hal itu merupakan kelaziman yang berlaku dalam politik Indonesia.
"Saya kira kelazimannya selama ini, enggak, ya," kata Muzani ditemui di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Muzani menerangkan, Prabowo tidak mempunyai kewajiban menghadiri acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ketidakhadiran Prabowo - Sandiaga ke acara, diwakilkan oleh pimpinan partai koalisi.
"Di pilkada juga enggak juga seperti itu. Jadi, cukuplah," ucap dia.
BACA JUGA: Di Depan Rumah Prabowo, Hinca: Tidak Ada Lagi Capres, Adanya Presiden Terpilih
Di sisi lain, Ketua KPU Arief Budiman berharap dua kontestan Pilpres 2019 hadir di acara rapat pleno terbuka penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Sedianya, acara akan dihelat di lantai dua Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu.
"Mereka bisa dateng semua, paslon 01 dan 02. Kurang semarak kalau yang dateng cuma salah satu," ucap Arief ditemui awak media di kantornya, Jumat ini.
Menurut Arief, KPU akan menyediakan waktu bagi dua kontestan Pilpres 2019 untuk menggelar keterangan resmi secara bersamaan setelah acara berakhir. Dengan tampilnya dua kontestan, diharapkan suasana politik setelah Pilpres bisa mencair.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak akan menghadiri rapat pleno penetapan presiden terpilih di KPU
- Budi Arie Dituding Pro-Judi Online, Sekjen Projo: Tuduhan Jahat dan Keji
- Bakal ke Luar Negeri, Prabowo Minta Para Menteri Tetap Laporan Lewat Video Call
- Pakar Hukum Sepakat Putusan PK Mardani Maming Salah, Hotman Paris: Minta Prabowo Ambil Tindakan
- LKDI Apresiasi Gerak Cepat & Ketegasan Pemerintahan Prabowo Atasi Judi Online di Indonesia
- Heikal Safar Berharap Ada Komunikasi yang Menguntungkan Antara Prabowo & Donald Trump
- Prabowo Harus Menindak Oknum Aparat Penegak Hukum yang Tidak Netral Saat Pilkada