Prabowo Minta Efisiensi Anggaran, Ini Langkah yang Dilakukan Muhammad Farhan

Terkait total nilai semua pemangkasan anggaran sendiri, Farhan belum tahu secara detail.

Selain itu, berbagai macam kajian pun bakal dikurangi jumlahnya. Dia menyebut bahwa selama ini banyak kajian dilakukan untuk berbagai program yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

Walaupun tetap ada kajian yang wajib dijalankan karena itu sudah aturannya, maka itu tidak bisa dihilangkan.

"Misalnya untuk Raperda ini kan mesti aja kajian sesuai dengan ketentuan berlaku," tutup Farhan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian dan Lembaga serta kepala daerah untuk melakukan penghematan.

Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota. Prabowo menargetkan efisiensi belanja anggaran hingga Rp306,69 triliun.

Dalam diktum pertama Inpres itu disebutkan, para penerima instruksi tersebut diharuskan untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (mcr27/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: