Prabowo Pengin Hapus Kuota Impor, Ketua Banggar Sampaikan 6 Catatan Penting

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan sejumlah pandangan menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto, yang menghapus kebijakan kuota impor untuk barang terkait hajat hidup orang banyak.

Pertama, kata dia, kebijakan impor Indonesia ke depan harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. 

"Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik. Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam," kata Said melalui keterangan persnya, Rabu (9/4).

Kedua, dia mengingatkan bahwa kebijakan impor Indonesia ke depan hendaknya diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, akibat ketiadaan komoditas di dalam negeri.

"Namun, ke depannya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang impor dengan produksi sendiri," lanjut Said.

Ketiga, dia mengingatkan kebijakan impor ke depan setelah penghapusan kuota harus mempertimbangkan penguatan industri nasional dengan arah mengoptimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

"Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional, karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor-sektor lainnya," kata Said.

Berikutnya, dia mengingatkan langkah impor barang dan jasa dari pemerintah tidak disandarkan ke satu negara, demi mencegah ketergantungan.