Prabowo Perintahkan Kader Gerindra Mengontrol Pansus Angket KPK
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto memerintahkan kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengontrol Panitia Khusus (Pansus) Angket agar tidak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Fraksi Gerindra DPR Fary Djemi Francis mengungkapkan, Prabowo memerintahkan kader partai berlambang kepala garuda itu Gerindra yang duduk di Pansus Angket KPK untuk mengawal dari dalam.
"Kami disuruh untuk tetap posisi menolak dalam rangka melemahkan KPK. Untuk itu, kalau hak angket itu jalan kami diminta mengawal dari dalam," kata Francis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
Francis menambahkan, Gerindra akan mengirim anggotanya untuk duduk di Pansus Angket KPK. Hanya saja, dia masih enggan membeber nama-namanya. "Tentang siapa anggotanya, nanti dikabarilah," ujar Ketua Komisi V DPR itu.
Anggota Fraksi Partai Gerindra yang duduk di Komisi III DPR, M Syafii menambahkan, Prabowo tidak ingin KPK dilemahkan lewat pansus angket. Sebab, KPK masih diperlukan.
"Pak Prabowo menganggap KPK itu perlu, maka jangan dibiarkan orang mengutak-atik. Kawal dong!" kata Syafii.
Menurutnya, Gerindra menghormati putusan paripurna yang sudah menyetujui hak angket. Hal itu merupakan bagian dari upaya Gerindra menghargai konstitusi.
"Itu juga etika demokrasi. Kami berpikir melakukan penguatan KPK," tegasnya.(boy/jpnn)
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto memerintahkan kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengontrol Panitia Khusus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Agustiar-Edy Siap Menjalankan Program Asta Cita Prabowo Demi Menyinkronkan Pembangunan Kalteng
- Kadin Munaslub Sebut Prabowo Akan Hadir di Rapimnas, Begini Tanggapan Kubu Arsjad
- Luthfi Sudah Jadi Anak Buah Prabowo, Sudaryono Ajak Warga Menangkan di Pilgub Jateng
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Begini Sikap Wakil DPR RI Ini soal Rencana PPN 12 Persen