Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
Oleh karena itu, Sultan melalui buku yang ditulisnya berjudul "Green Democracy", menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap.
Salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pilkada Gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
“Terutama pilkada Gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tegasnya.
Tujuannya, terang Senator asal Bengkulu itu, adalah agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Bengkulu itu mengatakan pihaknya akan melakukan mengevaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.
“Saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini,” ujar Sultan.
Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” ujar Sultan.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Apa Benar Ada Peran Pemerintah di Pagar Laut Tangerang? Nih Jawabannya
- Sttt, Jangan Kaget Sebegini Nilai Kerugian Adanya Pagar Laut Ilegal
- Pemerintah Buka-bukaan Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Jangan Kaget
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- Menteri KKP Diminta Selesaikan Dualisme Kepengurusan HNSI
- Komunitas Garuda Asta Cita Nusantara Berkonsolidasi untuk Mengawal Prabowo – Gibran