Prabowo : Tentara Harus Netral
Senin, 01 Juni 2009 – 19:20 WIB
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto tergolong rajin mengingatkan perlunya pilpres Juli mendatang berlangsung lebih 'bersih' dibanding pemilu legislatif (pileg) 9 April 2009 lalu. Setelah sebelumnya sering berteriak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa cermat menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT), kali ini dia bicara tentang netralitas TNI dan Polri.
"Sesuai aturan saja. Ya tentunya kita berharap seluruh tentara, polisi, tidak boleh memihak ke salah satu calon. Sebagai aparat, mereka memang harus netral," ungkap Prabowo usai peringatan hari kelahiran Pancasila di rumah Guruh Soekarnoputra, Jl Sriwijaya Kebayoran, Jakarta, Senin (1/6). Dia dimintai tanggapan atas pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang menegaskan akan ketat mengawasi seluruh personilnya agar tetap netral dalam pilpres mendatang. Prabowo mendukung kebijakan Panglima TNI itu.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo kembali mengomentari kasus Kapal Perang Malaysia yang kerap nyelonong masuk ke wilayah perairan RI di Ambalat. Mantan Danjen Kopassus itu berharap, persoalan itu diselesaikan secara baik-baik melalui jalur diplomasi.
"Saya sangat berharap, pemerintah Malaysia bisa bersikap arif untuk mau menyelesaikan masalah ini," ucapnya. Lagi-lagi, Prabowo mengkaitkan persoalan Ambalat ini dengan masalah harga diri bangsa. Menurut putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini, negara lain berani melecehkan kedaulatan wilayah RI karena negara kita dinilai lemah.
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto tergolong rajin mengingatkan perlunya pilpres Juli mendatang berlangsung lebih 'bersih'
BERITA TERKAIT
- Apel Siaga Patroli Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024 Digelar di Rohil
- ASN Kota Bogor Diingatkan Jaga Netralitas Menjelang Pilkada
- Di Hadapan Menhan-Panglima TNI, Legislator Bicara Kasus di Sumut, Prajurit Jangan Terpancing
- Hasto PDIP: Bu Megawati Mencoblos di Kebagusan bareng Keluarga
- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty Minta Pengawas Ad Hoc Cermat Tanggapi Surat Edaran KPU
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi