Prabowo Tuding Hukum tak Adil, Jokowi: Jangan Menuduh

jpnn.com, JAKARTA - Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto berbedat seru soal hukum dan HAM. Awalnya moderator membacakan pertanyaan panelis yang intinya soal pertentangkan penegakan hukum dan HAM.
Jokowi dengan tegas menjawab agar jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan atau penegakan humum.
"Penindakan hukum sesuai prosedur bukan pelanggar HAM," kata Jokowi dalam debat Pilpres 2019 di gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam.
Jokowi mencontohkan penahanan seorang tersangka memang merampas kemerdekaan. Namun, tegas dia, upaya penegakan hukum itu untuk melindungi masyarakat.
"Jadi, kalau ada tersangka korupsi ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang harus dilakukan," jelasnya.
Menurut dia, aparat menahan tersangka tentu dengan alasan. Misalnya agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti, melarikan diri. Jika ada pelanggaran hukum terkait prosedur tersebut, silakan ada mekanisme yang bisa ditempuh misanya lewat praperadilan.
"Jadi jangan pertentangkan antara penegakan hukum dan HAM," ujarnya.
Prabowo kemudian diberikan kesempatan menanggapi pernyataan Jokowi.
Saat Prabowo mengkritik pemerintahan Jokowi - JK terkait hukum yang dirasa tidak adil, dia malah disindir balik lewat kasus Ratna Sarumpaet.
- Presiden Prabowo Bakal Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini
- Omon-Omon Pemangkasan Anggaran: Efisiensi yang Kontradiktif?
- Jika Dikelola Timses Prabowo dan Oligarki, Danantara Bakal Jadi Bancakan Korupsi
- Kabar Prabowo Reshuffle Kabinet Rabu Ini, Ketua MPR Singgung Kewenangan Presiden
- Seusai Lantik Pejabat, Prabowo Terima Uang Kuno yang Ditandatangani Ayahnya
- Pengamat: Mendiktisaintek Satryo Soemantri Layak Direshuffle oleh Prabowo