Prabowo Tuding Jokowi Pencitraan, Ini Pembelaan Wantimpres
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, memberikan pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituding melakukan pencitraan oleh Prabowo Subianto terkait bantuan untuk Rohingya.
"Saya kenal beliau ini (Jokowi-red) orang yang kerja kerja kerja. Orangnya sederhana, gak neko-neko, tapi dicap ini, dicap itu. Tolong cap cap ini dikesampingkan dulu," ujar Sidarto di kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9).
Dia berharap supaya masyarakat memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk bekerja sampai berakhirnya lima tahun periode kepemimpinannya.
Mengenai bantuan pemerintah untuk Rohingya yang dianggap Prabowo sebagai pencitraan, Sidarto bertanya balik.
"Sekarang saya tanya, negara mana yang welcome by Myanmar? Indonesia kan. Hanya Indonesia yang boleh masuk karena kesejarahan yang panjang kan. Itu dari zaman Soekarno-Hatta sama U Nu kan. Bagaimana Indonesia-Birma akrabnya saat itu," ujar Sidarto.
Dia khawatir ketika pemerintah bersikap keras terhadap Myanmar, akses Indonesia untuk membantu warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine bisa ditutup oleh pemerintahan Mnyanmar.
"Kalau kita galak mereka ditutup bagaimana? Bantuan kita enggak bisa masuk gimana? Jangan dianggap pencitraan dong. Mereka menunggu bantuan kita, donasi kita, bukan demo," tambah mantan ketua MPR ini.(fat/jpnn)
Saya kenal beliau ini orang yang kerja kerja kerja. Orangnya sederhana, gak neko-neko, tapi dicap ini, dicap itu. Tolong cap cap ini dikesampingkan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Pertemuan RK dengan Prabowo dan Jokowi Jadi Sinyal KIM Plus Tegak Lurus Dukung RIDO
- Golkar DKI: Dari Awal Pak Prabowo & Pak Jokowi Mendukung Ridwan Kamil
- Gapasdap Minta Pengusaha Kapal Siap Angkut Bahan Makanan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
- Setelah Makan Bareng Prabowo, Ridwan Kamil Sowan ke Jokowi di Solo
- Jalankan Perintah Prabowo, Erick Thohir Bakal Kumpulkan Para Dirut BUMN
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini